Sunday , 8 September 2024

Walikota Andrei Angouw Siap Ikut Kompetisi Pelayanan Publik Berbasis HAM

SPIRITKAWANUANEWS–Walikota Manado Bpk. Andrei Angouw menghadiri Pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM di aula serbaguna Kantor Walikota Manado, Jumat (28/1) pagi tadi. Kehadiran Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan Hukum dan Ham serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam Kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Dalam pertemuan awal, pihak KemenKumHam didampingi Kakanwil Hukum dan HAM Sulut menjelaskan Tupoksi mereka serta secara garis besar soal pelayanan Hukum dan pelaksanaan undang-udang HAM. Menurut kemenkumham, bahwa selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan pemerintah daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional. Makanya kementerian berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

BACA JUGA  Bahas Soal APBD Kota Manado Tahun 2024, Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara pemerintah kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Walikota ketika menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka Pelayanan Publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.
“Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata Walikota. Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidak ikutsertaan pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

BACA JUGA  Dana Lingkungan Tahap II Bergulir, AA-RS Kucurkan 92 Milyar Bangun Infrastruktur

Soal MOU Walikota siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU. Walikota meminta kepada jajaran pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Hadir dalam pertemuan ini selain perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil dan jajaran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulut, juga Sekretaris Pemerintah Kota Bpk. Micler C.S. Lakat dan Asisten I Bpk. Heri Saptono.(rgm)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.