Penyesuaian Tarif NJOP PBB-P2 Minsel Langkah Strategis Pemkab untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Minsel, Spiritkawanua – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa Selatan mengumumkan penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2023. Kepala Bapenda Minsel, Melky Manus, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Manus menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak bertujuan untuk menaikkan NJOP, melainkan untuk melakukan penyesuaian yang telah lama tertunda selama hampir sembilan tahun sejak 2013. “Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2013 menjadi payung hukum operasional untuk penyesuaian ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian ini bukan dilakukan untuk memberatkan masyarakat atau membuat mereka malas membayar pajak, tetapi merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Minsel. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah ini semakin baik ke depannya,” kata Manus.

Meskipun penyesuaian NJOP dapat berimbas pada kenaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB setiap tahun, Manus menekankan bahwa target utama pemerintah daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa penyesuaian NJOP ditujukan khususnya kepada masyarakat menengah ke atas, terutama dalam transaksi jual beli atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang selama ini tidak mengalami peningkatan.

Manus menjelaskan bahwa penyesuaian NJOP dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan langkah ini, Pemkab Minsel berharap dapat menciptakan basis keuangan yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (Irto)