SPIRITKAWANUA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku tidak masalah jika belakangan ini mendapat protes keras dari masyarakat terkait langkahnya memblokir sejumlah platform populer yang tidak terdaftar sebagai Private Electronic System Operator (PSE).
Menurutnya, intimidasi yang diterimanya saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan para pejuang untuk meraih kemerdekaan.
”Aturan itu dibuat untuk perlindungan hak warga. Saya dikritik masyarakat dan dikritik generasi milenial, saya tolak. Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan perjuangan mereka (para pejuang),” kata Menteri Johnny, seperti dikutip dari acara YouTube Deddy Corbuzier.
Menteri Johnny mengaku sadar betul bahwa dalam mengambil keputusan tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada penolakan. Ia juga mengatakan bahwa risiko bukanlah halangan dan harus diambil.
”Ini tugas sebagai pembantu Presiden dalam mengambil keputusan. Tidak akan selalu menyenangkan 270 juta rakyat. Pasti akan berdampak kepada sebagian dari rakyat. Yang penting Anda sadar keputusan yang dimabil dengan niat yang baik dan berdampak kepada mayoritas rakyat. Itu yang dilakukan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memang telah di-tweet ribuan kali oleh netizen yang geram karena kebijakan pemblokiran tersebut. Bahkan, namanya nangkring di jajaran trending topik.
Namun, dia menjelaskan dengan jelas bahwa tujuan platform harus mendaftar sebagai PSE sebenarnya baik.
Menurutnya, kewajiban mendaftar adalah menghadirkan sistem manajemen sistem elektronik yang lebih kuat.
Selain itu, platform diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan hak pengguna, yang sejalan dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang sedang dibahas saat ini. Di sisi lain, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan platform.
Banyak netizen yang protes karena merasa tidak mendapatkan konteks dari layanan pemblokiran Kominfo seperti Steam dan PayPal.
Jadi, mereka menjadi sangat marah. Pengamat telekomunikasi mengatakan, hal itu terjadi karena buruknya cara berkomunikasi di bidang Komunikasi dan Informatika. Bahkan, keputusan antar pejabat seringkali tidak konsisten. (Jod.Ke)