Sunday , 22 December 2024

Pemerintahan FDW Terus Galakkan Terobosan Untuk Warga Minsel Kurang Mampu

Spiritkawanuanews, Minsel-Walaupun tingkat kemiskinan di kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 2019-2021 berada pada angka 9,2 s/d 9,3. Namun sejumlah terobosan terus digalakan untuk menekan lajunya kemiskinan di kabupaten Minahasa Selatan. Bahkan berbagai strategi terus dilakukan oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH bersama Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang, MTh untuk menurunkan angka presentase kemiskinan di Minsel. Hal ini diawali dengan survei pemerintah terhadap kemiskinan di Minsel. Demikian dikatakan Plt. Kadis Kominfo Ir. Max H.Weken.

Menurut Max, kegiatan ini telah dilakukan sejak kepemimpinan FDW-PYR memimpin Minsel, dan kegiatan survey ini dilakukan secara berkala untuk memotret dan merekam secara langsung kondisi keluarga termasuk penyebab-penyebanya, kemudian langka-langkah antisipasinya bagi warga atau keluarga tak mampu itu yang butuh perhatian serius dari pemerintah daerah di 17 Kecamatan dan 177 Desa/Kelurahan di Minahasa Selatan. Dan untuk keluarga tidak mampu, selalu mendapat perhatian istimewa dari Bupati FDW, ucap Weken.

BACA JUGA  Pemkab Minsel Rayakan HGN Ke-77, FDW PYR Kami Sampai Begini Karena Peran Guru

Seperti halnya dengan Keluarga Taher Kamurat yang ada di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan yang terletak di Jaga VII. Keluarga ini, lanjut Max yang didampingi Kadis kesehatan dr. Erwin Schouten terdiri dari 7 anggota keluarga masing-masing Abubakar Taher (suami), Rohani Kamurat (istri) , dan kelima anaknya yakni Arman, Kamarudin, Mirnawati, Safitri dan Naujulia, telah mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan Minsel. “Mereka ini, di bebaskan biaya dalam perawatan di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas yang ada di Minahasa Selatan bahkan sampai pada pelayanan di RSUD Amurang. Semua pengobatannya tidak dipunggut biaya.,” Jadi keluarga ini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sejak tahun kemarin dan hal ini sudah disampai-sampaikan kepada kepala puskes untuk diteruskan ke Hukum tua,” jelas Edwin Scouten.

 

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) telah berkali-kali mewarning para Camat dan Hukum Tua se-Minsel agar masalah keluarga Miskin adalah prioritas utama dari pengelolaan dana desa. Seperti halnya dengan Keluarga Taher Kamurat yang ada di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, keluarga ini selalu mendapat perhatian khusus dan boleh dikata istimewa oleh pemerintah Desa Arakan kecamatan Tatapaan. Seperti halnya program penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. “Keluarga ini memang tercatat sebagai penerima manfaat dari program pemerintah desa, urai Kabid Pemerintah Desa Einstein Runtunuwu, SSTP

BACA JUGA  Rapat Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Minahasa Selatan Maksimalkan Pembahasan RAPBD 2024

 

Sementara itu, Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Archo B. Poli, SE. Menurut Poli, bahwa keluarga Taher Kamurat ini sejak tahun-tahun kemarin mendapat perhatian lebih dari pemkab Minsel termasuk, kebutuhan dasar pangan dan ini sudah berjalan. “Keluarga juga kami telah usulkan kepada pemerintah pusat untuk masuk, sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non unai (BPNT), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Pihak Dinas Capilduk Minsel, tetap berusaha untuk memperbaiki data keluarga (KK) mereka ke database kementerian. Mulai dari NIK KK hingga NIK anggota keluarga. Pihak capilduk sudah Konsol datanya,” ujar Poli sambil menambahkan bahwa KK miskin di Minsel selalu mendapat perhatian istimewa oleh Bupati FDW.

BACA JUGA  FDW-PYR Kompak Hadiri Ibadah Agung HUT Ke-191 PIPK GMIM Di Minahasa

 

Namun, sambil menunggu data keluarga ini direspon dan masuk dalam program Nasional seperti PKH, BPNT, PBI-JKN, maka pihak pemerintah kabupaten Minahasa Selatan melalui dinas Sosial telah dan terus memberikan bantuan kebutuhan dasar pangan seperti pemberian bantuan kepada keluarga ini sejak beberapa waktu silam hingga kini. “Kami sudah melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) setelah survei sebelumnya sesuai dengan SIKS Mobile,” tutup Poli dan Weken sambil. (*)

 

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.